GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

MA Sebut Pengadilan di Sumatera Utara Tinggi Terjadinya Suap

MA Sebut Pengadilan di Sumatera Utara Tinggi Terjadinya Suap

JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menyatakan lembaga peradilan di Sumatera Utara masuk wilayah kategori tingginya kerawanan suap. Sehingga upaya pembinaan secara interna…

MA Sebut Pengadilan di Sumatera Utara Tinggi Terjadinya Suap

JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) menyatakan lembaga peradilan di Sumatera Utara masuk wilayah kategori tingginya kerawanan suap. Sehingga upaya pembinaan secara internal dan eksternal terus dilakukan.

"Sumut itu resiko tinggi, kalau pembinaan dan pengawasan selalu diberikan," kata juru bicara MA, Suhadi di gedung MA, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (30/8).

Suhadi menuturkan, sebelum terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Ombudsman d an Indonesia Corruption Watch (ICW) akan melakukan sosialisi mengenai pencegahan korupsi.

Namun sebelum adanya pembekalan itu, lembaga antirasuah telah melakukan operasi senyap dan menetapkan dua orang tersangka dari lembaga peradilan.

"Padahal Badan Pengawas (Bawas) MA dan Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Sumut telah melakukan pembinaan sebagai atasan kepada bawahannya," ucap Suhadi.

Pembinaan tersebut, kata Suhadi, mengenai pembinaan setiap minggu seperti adanya adanya rapat koordinasi dan pembekalan dari jajaran tingkat atas kepada bawahannya.

"Jadi mempunyai tanggung jawab untuk menjaga harkat dan martabat hakim," pungkasnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dari kasus dugaan suap tekait penanganan perkara korupsi di PN Medan.

Empat tersangka itu yakni hakim ad hoc Pengadilan Tipikor pada PN Medan Merry Purba, panitera pengganti PN Medan Helpandi, Direktur PT Erni Putra Terari Tamin Sukardi, dan Hadi Setiawan selaku orang kepercayaan Tamin. Namun, Hadi saat ini masih dalam pengejaran KPK.

KPK menduga, Merry menerima suap sebesar SGD 280 ribu dari Tamin selaku terdakwa korupsi penjualan tanah yang masih berstatus aset negara.

Uang tersebut diberikan kepada Merry untuk mempengaruhi putusan majelis hakim pada perkara yang menjerat Tamin.

Merry adalah salah satu anggota majelis hakim yang menangani perkara Tasmin. Sementara ketua majelis hakim perkara tasmin adalah Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo.

Dalam putusan yang dibacakan pada Senin (27/8), Mery menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat dari hakim lainnya.

Dalam perkara yang bergulir di PN Medan, Tamin divonis 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan serta uang pengganti Rp132 miliar.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 10 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti Rp132 miliar.

(rdw/JPC)

Sumber: Berita Sumatera Utara

Tidak ada komentar