GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Begini Hasil Penelitian SAHDAR soal Korupsi Melibatkan ASN di ...

Begini Hasil Penelitian SAHDAR soal Korupsi Melibatkan ASN di ...

Begini Hasil Penelitian SAHDAR soal Korupsi Melibatkan ASN di Sumatera Utara ASN di Sumut gemar mengorupsi proyek pengadaan barang dan jasa kurun waktu tahun 2013…

Begini Hasil Penelitian SAHDAR soal Korupsi Melibatkan ASN di ...

Begini Hasil Penelitian SAHDAR soal Korupsi Melibatkan ASN di Sumatera Utara

ASN di Sumut gemar mengorupsi proyek pengadaan barang dan jasa kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017.

Begini Hasil Penelitian SAHDAR soal Korupsi Melibatkan ASN di Sumatera UtaraHOKoordinator Eksekutif SAHdaR Indonesia Ibrahim

Laporan Wartawan Tribun Medan/Alija Magribi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Hasil penelitian Indonesia Coruption Watch (ICW) tahun 2017 yang menyebutkan Sumatera Utara sebagai provinsi terkorup nomor 3 di Indonesia tampaknya tidak meragukan lagi.

Pasalnya, berdasarakan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) baru baru ini, Sumut disebut sebagai provinsi dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) terkorup tertinggi di Indonesia.

Ditemukan 298 PNS di Pemprov Sumut terlibat tindak pidana korupsi. Yang lebih mencengangkan angka di atas menyebutkan masih menikmati kucuran gaji dari pemerintah.

Serikat Advokasi Untuk Hak Dasar Rakyat (SAHDAR) ikut serta meneliti pemetaan korupsi di Sumatera Utara.

Dalam rilisnya yang disampaikan kepada awak media, Rabu (19/9/2018), Sahdar menyebut, ASN di Sumut gemar mengorupsi proyek pengadaan barang dan jasa kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2017.

"Berdasarkan penelitian kita melalui berkas-berkas yang ditangani Pengadilan Negeri Medan dan penelusuran dari media-media di Sumatera Utara kasus korupsi penyediaan barang dan jasa (PBJ) itu ada 108 kasus," ujar Koordinator Eksekutif Sahdar, Ibrahim di Kantor Jalan Bilal Ujung Gang Arimbi, Kecamatan Medan Timur Kota Medan.

Artinya 108 Kasus Korupsi PBJ tersebut mendominasi sebesar 61 % korupsi ASN di Sumatera Utara. Adapun sektor lain yang menjadi kegemaran ASN untuk dikorupsi yakni Anggaran Daerah sebesar 21% (35 kasus), kemudian sektor pendapatan negara atau daerah seperti pajak, izin dan retribusi sebesar 11% (18 kasus) dan terakhir kasus korupsi suap dan pungutan liar di Sumatera Utara menyumbang 8% atau 13 kasus.

Masih menurut penelitian Sahdar, Mayoritas kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dilakukan ASN justru terjadi dalam menciptakan program pembangunan manusia yakni sektor pendidikan sebesar 20%, kesehatan 23% dan yang infrastruktur menjadi yang terbesar yaitu 47%.

"Memang proyek infrastruktur itu selalu menjadi rentan untuk dikorupsi ASN. Kita menemukan kerugian negara selama lima tahun itu mencapai Rp 275.241.624.802. Jadi nilai tersebut kita temukan setelah merangkum kerugian negara dari sidang sidang yang telah berjalan," tutur Ibrahim.

Lebih lanjut, Ibrahim mengatakan perkara korupsi selalu berkaitan dengan kepala daerah. Tuturnya, Gubernur maupun kepala daerah setingkat bupati dan walikota adalah sosok penguasa anggaran dalam proyek-proyek pemerintah selama ini yang sangat menentukan pemenang proyek PBJ (Conflict of Interest).

"Bisa kita contohkan pada kasus eks Gubernur Sumut, ia menyuap DPRD dari uang yang dipungut dari SKPD dan kepala dinas dibawahnya, dimana Kepala dinas diperintahkan meminta uang kepada rekanan kerja yang menjadi pemenang proyek PBJ dinas tersebut. Dan hal serupa juga terjadi dalam kasus Bupati OK Arya," tuturnya.

Sadhar berharap kepada pemimpin Sumut yang terpilih saat ini agar mampu memperbaiki norma pejabat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara yang dinilai sebagai daerah yang modern justru lebih rendah dari Provinsi Riau dan Sumatera Selatan.

"Perpres No 16 Tahun 2018 tentang perubahan Perpres No 54 Tahun 2010 harus memuat pencegahan Conflict of Interest. Kemudian perlu dilakukan sertifikasi untuk proyek PBJ, optima lkan e-catalog dan e purchasing untuk meminimalisir korupsi dan kerugian, kontrak terbuka dan maksimalkan TP4D maupun APIP dalam proyek proyek pemerintah di Sumut," pungkasnya.

Penelitian ini dimaksudkan Sadhar agar peliknya masalah korupsi yang terjadi di Sumatera Utara dapat diatasi secara bersama-sama terlebih pemimpin yang baru mulai menjalankan kebijakan pembangunan dalam masa jabatannya.
(cr15/tribun-medan.com)

Penulis: Alija Magribi Editor: Feriansyah Nasution Sumber: Tribun Medan Ikuti kami di 5 ABG Digerebek Hendak Gelar Pesta Seks di Makassar, 3 Gadis Masih di Bawah Umur Sumber: Berita Sumatera Utara

Tidak ada komentar