GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

KPK Duga Masih Banyak Kasus Korupsi Berjamaah Selain di ...

KPK Duga Masih Banyak Kasus Korupsi Berjamaah Selain di ...

KPK Duga Masih Banyak Kasus Korupsi Berjamaah Selain di Malang, Sumatera Utara, dan Jambi Atas laporan dari masyarakat, Saut menduga masih ada daerah lain yang terindik…

KPK Duga Masih Banyak Kasus Korupsi Berjamaah Selain di ...

KPK Duga Masih Banyak Kasus Korupsi Berjamaah Selain di Malang, Sumatera Utara, dan Jambi

Atas laporan dari masyarakat, Saut menduga masih ada daerah lain yang terindikasi melakukan hal serupa.

KPK Duga Masih Banyak Kasus Korupsi Berjamaah Selain di Malang, Sumatera Utara, dan JambiTRIBUNNEWS/HERUDINWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menggelar jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Jumat (10/11/2017). KPK kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, menerangkan ada sejumlah kasus korupsi secara berjamaah yang terjadi di Indonesia.

Selain kasus suap yang melibatkan pihak legislatif dan eksekutif di Malang, Sumatera Utara, dan Jambi.

Atas laporan dari masyarakat, Saut menduga masih ada daerah lain yang terindikasi melakukan hal serupa.

"Kalau indikasi dan pengaduan, ada beberapa daerah. Tapi semoga saja itu tidak berlanjut," kata Saut dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (21/9/2018).

Laporan yang sudah masuk ke KPK, kata Saut, akan segera ditindaklanjuti.

Melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Government), KPK akan menyosialisasikan tata cara pencegahan korupsi di daerah-daerah.

Menyasar ke pemerintahan-pemerintahan di daerah, Saut berharap perubahan terjadi pada pejabat yang hendak melakukan tindakan korupsi di daerah tersebut.

"Ada daerah yang karena disupervisi KPK, daerah tersebut jadi baik. Semoga daerah lain seperti i tu," ujar Saut.

Seperti diketahui, KPK saat ini tengah menangani kasus korupsi berjamaah di tiga daerah. Semuanya melibatkan anggota legislatif tingkat Kota dan Provinsi.

Ketiga daerah yang dimaksud adalah Malang, Provinsi Sumut, dan Provinsi Jambi.

Untuk korupsi jamaah di Malang, KPK menduga 41 tersangka mantan anggota DPRD Malang menerima total Rp 700 juta untuk kasus suap dan Rp 5,8 miliar untuk dugaan gratifikasi.

Adapun untuk korupsi di Sumut, KPK menduga 38 tersangka mantan anggota DPRD Sumut menerima fee masing-masing senilai Rp300 - Rp350 juta dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Suap itu diduga terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut tahun anggaran 2012 sampai dengan 2014 dan persetujuan perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014.

Sedangkan untuk kasus korupsi jamaah di Jambi, diduga KPK ada uang sekitar Rp 3,4 miliar diberikan tersangka Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola kepada sejumlah anggota DPRD Jambi.

Selama proses berjalan, KPK menerima pengembalian uang dari pihak yang telah menerima, yaitu uang yang dialokasikan untuk tujuh tujuh anggota DPRD sejumlah total Rp 700 juta.

Penulis: Ilham Rian Pratama Editor: Johnson Simanjuntak Ikuti kami di Kronologi Lengkap Mahasiswi Dibunuh Pacar di Aceh, Diajak Jalan hingga Pelaku Kabur ke Rumah Ipar Sumber: Berita Sumatera Utara

Tidak ada komentar