www.AlvinAdam.com

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Kasus Suap Gatot Pujo Nugroho, KPK Periksa 10 Anggota DPRD ...

Posted by On 00.14

Kasus Suap Gatot Pujo Nugroho, KPK Periksa 10 Anggota DPRD ...

Suap DPRD Sumut

Kasus Suap Gatot Pujo Nugroho, KPK Periksa 10 Anggota DPRD Sumut

10 anggota DPRD ini akan diperiksa terkait kasus penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho

Kasus Suap Gatot Pujo Nugroho, KPK Periksa 10 Anggota DPRD SumutTribun Medan/DANIL SIREGARTerdakwa mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho (kanan) menjalani lanjutan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan, di Pengadilan Negeri, Medan, Sumatera Utara, Senin (13/2). Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Gatot Pujo Nugroho pidana tiga tahun penjara, denda Rp250 juta, subsider delapan bulan kurungan terkait kasus suap anggota dan pimpinan DPRD Sumut. TRIBUN MEDAN/DAN IL SIREGAR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap sepuluh anggota DPRD Sumatera Utara (DPRD Sumut) periode 2009-2014.

10 anggota DPRD ini akan diperiksa terkait kasus penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dengan tersangka Ferry Suandono Tanuray (FST).

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FST," ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Senin (9/4/2018).

10 anggota DPRD tersebut diantaranya Wagirin Arman, Indra Alamsyah, Basyir, Robi Agusman Harahap dan Philips Perwira Juang. Selain itu, Zeira Salim Ritonga, Tigor Lumban Toruan, Syah Affandin, Muhammad Hanafiah Harahap dan Janter Sirait.

Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan total 38 anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka sejak 29 Maret 2018.

KPK menduga para anggo ta DPRD ini menerima suap sekitar Rp 300 sampai Rp 350 juta dari Gatot.

Uang tersebut diduga digelontorkan Gatot kepada anggota tersebut untuk persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut tahun anggaran 2012-2014.

Selain itu, suap yang diberikan ini terkait dengan persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Sumut tahun anggaran 2013 dan 2014.

Serta pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Sumut tahun anggaran 2014 dan 2015.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis: Fahdi Fahlevi Editor: Johnson Simanjuntak Ikuti kami di Begal Nyamar Jadi Polisi, Babak Belur Dihakimi Warga di Pematang Sawah Kepanjen Jatim Sumber: Google News | Berita 24 Sumut

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »