www.AlvinAdam.com

Berita 24 Sumatera Utara

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Menyelamatkan Hutan Mangrove di Sumatera Utara Lewat Konsep ...

Posted by On 15.30

Menyelamatkan Hutan Mangrove di Sumatera Utara Lewat Konsep ...

Menyelamatkan Hutan Mangrove di Sumatera Utara Lewat Konsep Ekowisata Berbasis Masyarakat

Indonesia terdiri atas lebih dari 17.508 pulau dengan panjang garis pantai sekitar 95.181 km2.

Menyelamatkan Hutan Mangrove di Sumatera Utara  Lewat Konsep Ekowisata Berbasis MasyarakatTRIBUN MEDAN/ISTPEMANFAATAN hutan mangrove menjadi lokasi ekowisata yang dilakukan kelompok masyarakat di Desa Sei Nagalawan, Kampung Nipah, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Provinsi Sumatera Utara.

INDONESIA dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia terdiri atas lebih dari 17.508 pulau dengan panjang garis pantai sekitar 95.181 km2 (Gunarto, 2004). Sebagian daerah pantai te rsebut ditumbuhi hutan mangrove dengan lebar beberapa meter sampai beberapa kilometer. Walaupun dari segi luasan kawasan, mangrove Indonesia merupakan yang terluas di dunia, namun kondisinya semakin menurun baik dari segi kualitas dan kuantitas dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data Humas Kementerian LHK tahun 2017, Indonesia memiliki ekosistem mangrove terluas di dunia serta memiliki keanekaragaman hayati yang paling tinggi. Dengan panjang garis pantai yang telah disebutkan di atas, Indonesia mempunyai luas mangrove sebesar 3.489.140,68 Ha (tahun 2015). Jumlah ini setara dengan 23 persen ekosistem mangrove dunia yaitu dari total luas 16.530.000 hektare. Dari luas mangrove di Indonesia, diketahui seluas 1.671.140,75 hektare dalam kondisi baik, sedangkan areal sisanya seluas 1.817.999,93 sisanya sisanya dalam kondisi rusak.

Bagaimana dengan di Sumatera Utara? Berdasarkan data Yayasan Gajah Sumatera Utara, kondisi hutan mangrove di Sumatera Utara sudah kritis karena luasn ya terus menyusut. Tahun 1989, masih tersisa 96 ribu hektare, tahun 2002 turun menjadi 63 ribu hektare, tahun 2009 susut menjadi 26 ribu hektare dan tahun 2014 tumbuh kembali jadi 36.000 hektar.

Baca: Selamatkan Hutan Mangrove, Petugas Akan Tingkatkan Patroli

Sebagian besar tempat tinggal masyarakat di daerah-daerah yang ditumbuhi mangrove tersebut berdekatan dengan hutan. Dampak yang terjadi adalah hutan dijadikan sebagai sumber pemanfaatan. Interaksi antara masyarakat dan ekosistem mangrove menyebabkan ekosistem hutan semakin rusak dan memberikan dampak yang negatif terhadap keberadaan hutan mangrove. Kecenderungan makin meningkatnya pemanfaatan kawasan mangrove telah menimbulkan terganggunya ekosistem hutan mangrove sehingga tidak mampu berperan sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan penelitian Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumatera Utara (Sumut), sebanyak 90 persen hutan mangrove di provinsi Sumut, mengalami kerusakan cukup parah. Penyebabnya, antara lain, alih fungsi hutan mangrove menjadi perkebunan sawit, tambak baik ikan, maupun udang dan lainĂ¢€'lain. Alih fungsi menjadi perkebunan sawit, mencapai lebih 12 ribu hektar, dan tambak ikan 10 ribu hektar lebih.


Menyelematkan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat

HUTAN mangrove merupakan suatu ekosistem hutan yang sangat unik sebagai penyambung antara ekosistem daratan dengan ekosistem lautan yang mempunyai fungsi produksi, perlindungan dan pelestarian alam. Keberadaan hutan mangrove memiliki peranan penting dan berpengaruh positif bagi perlindungan daerah pantai dan masyarakat dapat menjadikannya sebagai sumber pemanfaatan sumberdaya alam. Hutan mangrove merupakan ekosistem esensial di dunia baik untuk perikanan serta konservasi ekosistem, terlebih hutan bakau dapat menyerap karbondioksida 5 kalilipat dari pada hutan daratan.

Melihat pentingnya keberadaan hutan mangrove ini, maka semua pihak yang terkait seperti Dinas Kehuatanan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan lembaga-lembaga yang peduli terhadap pelestarian di Sumatera Utara sebaiknya saling bekerjasama dalam menyelamatkan hutan mangrove yang masih rusak.

Salah satu dasar hukum untuk menyelamatkan hutan mangrove ini dapat dilakukan dengan berlandaskan pada UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk mengelola hutan mangrove secara efektif pemerintah dan lembaga terkait dapat melakukan kegiatan penyadaran masyarakat (public awarness) dan pengembangan model pengelolaan berbasis masyarakat (community based management). Dengan cara ini, maka sesungguhnya masyarakat setempat memiliki peran strategis dalam menyelamatkan hutan mangrove, sedangkan pemerintah dan lembaga terkait berperan sebagai fasilitator yang melatih masyarakat dalam hal penyelamatan hutan mangrove.

Konsep Ekowisata

LUAS hutan mangrove di Sumatera Utara pada tahun 2014 tumbuh menjadi 36.000 hektar setelah sejak tahun 1989 hingga 2009 selalu mengalami penurunan jumlah. Mengapa luas hutan mangrove ini bertambah? Hal ini dikarenakan upaya penanaman kembali mangrove yang dilakukan berbagai pihak mulai membuahkan hasil. Selain penanaman kembali, maka bentuk penyelamatan lain yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan konsep wisata berbasis masyarakat terhadap keberadaan hutan mangrove. Melalui konsep wisata ini, hutan mangrove diselamatkan dengan cara melakukan penanaman pohon mangrove dan menata kawasan sekitar hutan menjadi tempat edukasi bagi masyarakat luas sehingga dapat dimanfaatkan menjadi lokasi ekowisata.

Pemanfaatan hutan mangrove menjadi lokasi ekowisata sudah banyak dilakukan oleh kelompok masyarakat di sekitar lokasi hutan mangrove. Cara ini misalnya telah dilakukan sekelompok masyarakat di Desa Sei Nagalawan, Kampung Nipah, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ( Sergai), Provinsi Sumatera Utara. Mereka mengubah kawasan hutan mangrove di Kampung Nipah menjadi lokasi wisata diberi nama Wisata Mangrove Kampung Nipah. Wisata Mangrove Kampung Nipah dikelola oleh masyarakat desa di sekitar hutan mangrove dengan membentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) Muara Baim Bay.

Tak hanya di Kampung Nipah, kawasan hutan mangrove di Desa Lubuk Kertang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut) yang luasnyanya sekitar 105 hektaer kini menjadi kawasan wisata dan juga tempat belajar bagi para siswa yang berkunjung. Adalah Kelompok Tani Mangrove Mekar Desa Lubuk Pakam yang telah mengubah hutan mangrove yang rusak menjadi menjadi hutan mangrove yang hijau dan subur.

Pengelolaan hutan mangrove dengan konsep ekowisata ini terbukti telah berhasil dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah mengadopsi cara ini di wilayah-wilayah lain di Indonesia yang memiliki hutan mangrove dan melibatkan masyarak at sekitar dalam proses penanaman hutan dan pengelolaan kawasan dengan konsep ekowisata berbasis masyarakat. (Diikutsertakan Pada Lomba Artikel WALHI dalam rangka Hari Bumi dan Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH) WALHI 2018)

Penulis: Truly Okto Hasudungan Purba Editor: Truly Okto Hasudungan Purba Sumber: Tribun Medan Ikuti kami di Dikeroyok Tanpa Ampun, Polisi di Medan Lompat ke Sungai Demi Selamatkan Diri, Senpinya Sempat Hilang Sumber: Google News | Berita 24 Sumut

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »